Industri alas kaki atau sepatu di dalam negeri terpukul akibat perlambatan ekonomi global. Terutama, negara-negara yang selama ini jadi pasar ekspor utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Akibatnya, order produksi sepatu atau alas kaki ke pabrik di Tanah Air anjlok signifikan.
Bahkan, menurut menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri, akibat penurunan order itu, utilisasi pabrik terutama orientasi ekspor, kini https://cicakrowoh.shop/ rata-rata hanya 50%. Ada yang hanya 30-40%. Padahal, dalam kondisi normal bisa 100%.
“Kondisi sekarang masih berat. Pabrik memang masih kerja (produksi jalan) tapi order masih sangat kecil secara volume,” kata kata Firman kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (24/5/2023).
“Ini memang kondisi mungkin nggak permanen. Tapi kita kan harus bisa survive, dalam arti berupaya perusahaan bisa menekan PHK,” tambahnya.
Dia menjelaskan, sinyal penurunan order sudah mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2022.
“Padahal, secara struktur, industri ini di saat pandemi, tahun 2020-2022 itu bagus. Apalagi dengan penanganan pandemi di Tanah Air, industri kita jadi salah satu yang kompetitif,” jelasnya.
“Hanya saja, akibat gejolak ekonomi dan inflasi, konsumsi di negara tujuan utama ekspor berkurang. Ekspor turun sampai 50%,” tambahnya.
Akibatnya, kata Firman, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
“Data di November 2022 itu ada PHK sampai 25.700 pekerja. Lalu di Januari 2023 ada PHK total 3.000 karyawan. Sekarang, kita dihadapkan pada kondisi PHK atau tidak. Opsinya bukan merumahkan,” kata Firman.
“Karena itu, perusahaan sekarang melakukan negosiasi dengan serikat-serikat pekerjanya, untuk bisa menerapkan Permenaker No 5/2023 (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global),” terangnya.
Menurut Firman, Permenaker tersebut membantu kelancaran arus kas perusahaan.
“Permenaker ini jadi win-win solution, mengurangi beban dan bisa menekan PHK. Biaya tenaga kerja itu bisa sekitar 27% terhadap total biaya produksi. Tergantung besaran UMK, yang tinggi itu seperti di Banten, Jawa Barat sebagian, Jabodetabek,” katanya.
“Karena memang faktanya saat ini masih sulit, ada pabrik yang tak bisa survive. Harapannya jangan saling ngotot,” ujarnya.
Firman mengatakan, akibat masih beratnya beban, saat ini perusahaan pun tidak melakukan perekrutan kembali.
“Turnover (perputaran karyawan) itu bisa tinggi angkanya. Jadi, tidak hanya PHK. Perusahaan saat ini pun tidak merekrut untuk mengisi posisi-posisi yang kosong, bisa karena karyawan resign karena hamil, dapat pekerjaan baru, tidak diizinkan suami lagi bekerja. Itu bisa 50-200 orang setiap bulannya,” katanya.
“Yang jelas, kondisi saat ini belum ada sinyal akan terjadi pemulihan. Kalau melihat tanda-tanda di AS, gejolak bank-bank di sana, belum lagi kondisi politiknya. Sepertinya belum ada tanda-tanda pemulihan cepat,” pungkas Firman.