Pemerintah tengah menyusun rencana mengenai nasib barang milik negara (BMN) ketika Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyatakan dilibatkan dalam penyusunan rencana tersebut.

Direktur Utama PT PII Wahid https://judol-terpercaya.store/ Sutopo mengatakan perusahaannya bertugas mendampingi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam menyiapkan desain pemanfaatan BMN di Jakarta.

“Kami mendapatkan tugas mendampingi Ditjen Kekayaan menyiapkan desain untuk pemanfaatan BMN di Jakarta ini,” kata Sutopo dalam diskusi Dukungan Percepatan Penyediaan Infrastruktur oleh Pemerintah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Sutopo mengatakan rencana pemanfaatan gedung-gedung pemerintah di Jakarta tentu akan menyesuaikan dengan visi kota ini ke depannya.

Dia mengatakan saat ini di DPR juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Dia mengatakan perancangan konsep pemanfaatan gedung di Jakarta tentu akan bersesuaian dengan cita-cita di dalam RUU tersebut. “Dengan adanya BMN Jakarta ini, arahan Kemenkeu adalah kami siapkan konsep dan desain untuk dimanfaatkan,” ujarnya.

Dia mengatakan konsep yang disiapkan pemerintah tentu ditujukan untuk kepentingan jangka panjang. Menurut dia, konsep itu mungkin akan dieksekusi mulai tahun 2024 atau 2025. “Nanti mulai akan terlihat di tahun 2024 atau 2025, ini kita lihat jangka panjang, bahkan bisa sampai 10 tahun,” terangnya.

Meski demikian, Sutopo belum mau membocorkan konsep yang tengah disiapkan dalam memanfaatkan aset negara tersebut. Dia mengatakan PII sendiri mendapatkan tugas untuk mengurus dokumen-dokumen Negara. PII, kata dia, sudah menunjuk konsultan untuk mengkaji rencana ini.

“Kita itu dikasih tugas untuk mengelola dokumennya, jadi kita dikasih alokasi anggaran, kita tunjuk konsultannya ada konsultan yang ditunjuk untuk menyiapkan konsep itu, supaya nanti bisa dimanfaatkan yang ada sekarang,” pungkasnya.